SERANG, EKBISBANTEN.COM – Peringatan World Clean Up Day (WCD) 2025 digelar di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Sabtu (20/9/2025).
Kegiatan gotong royong membersihkan sampah ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Pasiol Nurafiq, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Aksi bersih-bersih tersebut menjadi simbol sinergi nasional dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin mendesak.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan Kabupaten Serang masih berada dalam status darurat sampah.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala desa untuk mengelola sampah masing-masing. Saat ini, Kabupaten Serang memang masih dalam kondisi darurat sampah,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Serang belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya kerja sama dengan Kabupaten Padang Raya sempat dilakukan, tetapi terkendala masalah teknis.
“Karena itu, kami mendorong setiap desa mengelola sampahnya agar tidak terjadi penumpukan, terutama di jalan raya,” ujarnya.
Menteri KLH Hanif Pasiol Nurafiq dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam penanganan sampah.
“World Clean Up Day adalah gerakan global yang diinisiasi PBB 18 tahun lalu. Namun, langkah fundamental dalam pengelolaan sampah harus terus dilakukan di seluruh tanah air,” ucap Hanif.
Ia menegaskan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
“Penanganan sampah harus terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha,” tuturnya.
Selain itu, Hanif menilai peran media dan akademisi sangat penting. “Tanpa media, upaya kita ibarat pasir di padang pasir. Dukungan media akan menularkan semangat ini ke seluruh penjuru negeri,” ujarnya.
Hanif menyebut Presiden menargetkan persoalan sampah selesai pada 2029. “Kita hanya punya empat tahun untuk mencapai target itu. Waktu ini tidak panjang, sehingga perlu kerja sama semua pihak,” terangnya.
Salah satu solusi yang didorong pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PSEL) atau waste to energy. Namun, Hanif mengingatkan biaya pengolahan ini cukup mahal.
“Hampir 20 sen dolar AS per kWh diperlukan untuk membakar sampah. Karena itu, yang paling penting adalah memilah sampah sejak dari sumbernya,” tegasnya.
Menurut Hanif, PSEL hanya mampu mereduksi sekitar 20 ribu ton sampah per hari. Sementara, produksi sampah nasional mencapai 143 ribu ton per hari. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal.
“Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, sanksi sudah jelas. Kabupaten/kota yang masih memiliki TPS liar dipastikan tidak bisa meraih Adipura,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Hanif mengajak seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi.
“Kami akan terus mendukung upaya daerah, baik pengelolaan mandiri, kerja sama lintas wilayah, maupun inovasi teknologi. Yang penting, kita bergandengan erat untuk mencapai target 2029,” pungkasnya.*
