SERANG, EKBISBANTEN.COM – Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp4,55 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 38,67 persen dari target pendapatan sebesar Rp11,76 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengakui bahwa realisasi tersebut menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Semester I 2024, realisasi pendapatan lebih tinggi, sehingga terjadi penurunan 8,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Penurunan ini terjadi baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Semester I 2025 memang belum sesuai harapan,” kata Rina saat dikonfirmasi, Minggu (27/7/2025).
Penyesuaian Tarif Pajak Jadi Faktor Perlambatan
Rina menjelaskan, perlambatan ini turut dipengaruhi oleh penyesuaian asumsi tarif pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penyesuaian tarif ini akan kami tindak lanjuti dalam Perubahan APBD 2025. Kami tetap optimistis realisasi pendapatan akan kembali normal seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Rincian Pendapatan Semester I 2025
Berikut capaian pendapatan daerah Provinsi Banten hingga akhir Semester I 2025:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,11 triliun (37,42 persen dari pagu Rp8,31 triliun)
- Pajak Daerah: Rp2,75 triliun (44,24 persen dari pagu Rp6,22 triliun)
- Retribusi Daerah: Rp102,83 miliar (36,11 persen dari pagu Rp284,75 miliar)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp49,44 miliar (79,67 persen dari pagu Rp62,05 miliar)
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp205,08 miliar (11,77 persen dari pagu Rp1,74 triliun)
- Pendapatan Transfer: Rp1,44 triliun (41,77 persen dari pagu Rp3,44 triliun)
- Lain-lain Pendapatan yang Sah: 0 persen dari target
Beberapa pos PAD mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Misalnya, realisasi Pajak Daerah turun dari 45,4 persen pada 2024 menjadi 44,24 persen, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun dari 95,48 persen menjadi 79,67 persen.
Realisasi Belanja Daerah Juga Masih Rendah
Tak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah pun masih melambat. Hingga akhir Juni 2025, belanja APBD Banten baru terealisasi sebesar Rp3,84 triliun atau 32,70 persen dari total pagu belanja Rp11,77 triliun. Angka ini lebih rendah 6,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Biasanya percepatan belanja terjadi pada akhir triwulan III dan awal triwulan IV,” ujar Rina.
Berikut rincian realisasi belanja daerah Semester I 2025:
- Belanja Operasi: Rp2,43 triliun (33,38 persen dari pagu Rp7,28 triliun)
- Belanja Modal: Rp98,58 miliar (8,80 persen dari pagu Rp1,12 triliun)
- Belanja Transfer: Rp1,31 triliun (58,23 persen dari pagu Rp2,26 triliun)
- Belanja Tak Terduga: Belum terealisasi (0 persen dari pagu Rp2,26 triliun)
BPKAD mencatat penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yang turun 7,25 persen (yoy), serta belanja operasi yang turun 1,94 persen.
Percepatan Belanja Jadi Fokus
Rina menegaskan, pihaknya akan mempercepat pelaksanaan anggaran agar realisasi belanja dapat mencapai target hingga akhir tahun.
“Dengan komitmen pimpinan dan sinergi antar perangkat daerah, kami optimistis realisasi belanja dapat tembus di atas 95 persen pada akhir 2025,” kata Rina.
Ia menambahkan bahwa percepatan anggaran akan terus dikawal melalui koordinasi, evaluasi rutin, dan pelaporan berkala kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Banten.
“Langkah-langkah percepatan terus kami lakukan, termasuk memonitor dan melaporkan realisasi belanja kepada pimpinan. Ini juga menjadi bagian dari penilaian kinerja,” pungkasnya.*