CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kota Cilegon menggelar dialog publik bertajuk “Mendorong Iklim Investasi yang Inklusif dan Berkeadilan di Kota Cilegon”, Kamis (10/7/2025).
Acara ini digelar di Aula Sekretariat DPRD Kota Cilegon, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi pengusaha dan buruh.
Ketua PCNU Kota Cilegon, Erick Rebiin, dalam sambutannya menyoroti pentingnya membangun sistem investasi yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat lokal.
“Cilegon sebagai kota industri besar belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi warga. Investasi harus inklusif dan adil,” ujarnya.
Dialog ini dipandu oleh Maftuh Ajmain dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Hayati Nufus dan Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Fauzi Sanusi.
Selain itu juga hadir praktisi industri Iip Arief Budiman, pemerhati sosial Faqih Usman, Ketua MUI Kota Cilegon Sutisna, aktivis buruh Jazuli, dan Ketua Lakpesdam NU Kota Cilegon Budi.
Sorotan Ketimpangan dan Minimnya Tenaga Kerja Lokal
Fauzi Sanusi menyoroti ketimpangan dalam dunia industri, terutama dalam hal rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, inklusivitas investasi tak hanya soal regulasi, tapi juga soal keterlibatan nyata masyarakat lokal.
“Banyak investor yang justru membawa tenaga kerja dari luar, sementara warga Cilegon hanya jadi penonton di tanah sendiri,” kata Fauzi.
Senada, pemerhati sosial Faqih Usman menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dan mendorong regulasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita butuh perda yang berpihak. Pemerintah harus menjadi pembela rakyat, bukan hanya fasilitator bagi investor,” tegasnya.
Pemerintah Kota Siap Terbuka dan Berkolaborasi
Dalam tanggapannya, Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Hayati Nufus menyampaikan komitmen Pemkot untuk memperbaiki tata kelola investasi.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Cilegon telah mengembangkan digitalisasi layanan perizinan serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk NU.
“Kami siap bekerja sama dengan NU dalam penyusunan kebijakan. Investasi yang baik harus membawa dampak sosial yang positif,” ujarnya.
Rekomendasi dan Tuntutan dari Forum
Dari diskusi publik tersebut, sejumlah rekomendasi dirumuskan sebagai berikut:
- Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang sistem investasi yang inklusif dan transparan;
- Pembentukan Forum Komunikasi Industri dan Jasa (FKIJ) sebagai wadah sinergi antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat;
- Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Penyusunan perda perlindungan pengusaha lokal dan transparansi rekrutmen tenaga kerja industri.
Peserta forum juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Cilegon akibat minimnya akses ke dunia industri lokal.
Hal ini dinilai sebagai bukti ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil industri.
NU Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Ketua Lakpesdam PCNU Kota Cilegon, Budi, menyatakan bahwa NU siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawal kebijakan investasi agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“NU akan terus hadir mendorong Cilegon bukan hanya sebagai kota industri, tapi juga sebagai kota yang adil, sejahtera, dan manusiawi,” ungkapnya.
Dialog publik ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi Kota Cilegon.
Desakan akan ekosistem investasi yang adil, terbuka, dan berkelanjutan kini berada di tangan pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan yang nyata dan berpihak pada masyarakat.*
