SERANG, EKBISBANTEN.COM – Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten secara tegas menolak dan meminta kepada pemerintah agar membatalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland di Banten.
Demikian point pernyataan sikap FSPP terkait polemik keberadaan PSN PIK 2 Tropical Coastland milik Agung Sedayu Group yang banyak ditentang masyarakat.
“Pada intinya, FSPP Banten mendukung upaya Pemerintah melakukan evaluasi dan membatalkan PSN PIK 2 dan sejenisnya yang terjadi di seluruh pantai Indonesia karena terindikasi koruptif, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, menimbulkan disintegrasi sosial budaya, merampas hak rakyat dan merusak lingkungan,” kata Anggota Presidium FSPP Banten Dr. Fadlullah, Senin (10/2/2025).
Pernyataan sikap itu dikeluarkan FSPP Banten bersama dengan Alim Ulama Cendekiawan dan Kiyai Pimpinan Pondok Pesantren se-Banten yang digelar di Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah, Kota Serang.
Adapun terdapat lima pernyataan sikap FSPP Banten terkait polemiik PSN PIK 2.
“Setelah menimbang berbagai opini dalam masyarakat dan hasil silaturahmi Alim Ulama Cendekiawan dan Kiyai Pimpinan Ponpes se-Banten, ada lima sikap yang kami sepakati terkait PSN PIK 2 dan sejenisnya,” katanya.
Fadlullah mengatakan, sikap pertama yakni pihaknya mendukung investasi untuk membuka lapangan kerja, namun menolak pembangunan yang caranya menggusur dan merampas hak rakyat, serta merusak lingkungan secara sewenang-wenang.
“Kedua, mendukung kebijakan kedaulatan pangan dan program swasembada pangan. Menolak alihfungsi lahan pertanian, hutan, dan sawah produktif untuk kepentingan korporasi,” ungkapnya.
Ketiga, Fadlullah menjelaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah menjadikan laut, selat, teluk, sungai, situ, dan danau sebagai beranda depan pembangunan.
“Kami menolak pembatasan dan penutupan akses publik, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan terhadap pantai dan laut,” ujar pria yang juga merupakan akademisi Untirta ini.
Selanjutnya, FSPP Banten juga mendukung visi kepelabuhanan dalam rangka merevitalisasi peradaban muara dan bandar perdagangan global.
“Kami menolak perampasan hak nelayan dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan pelabuhan rakyat,” terangnya.
Terakhir, Fadlullah memaparkan FSPP Banten mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan aspek geopolitik dan kedaulatan negara.
“Kami menolak keberadaan kawasan ekonomi khusus yang berpotensi mengalihkan aset negara kepada swasta, menimbulkan disintegrasi sosial budaya, dan meminggirkan peran masyarakat luas,” paparnya.
