PANDEGLANG, EKBISBANTEN.COM – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, pada Rabu (23/10/2024).
Massa aksi menuntut agar ASN dan kepala desa netral dalam Pilkada 2024. Tidak ditemui pemangku kebijakan, massa membakar ban dan melempari kantor Bupati dengan tomat busuk.
Koordinator Lapangan aksi AMPD Ilham Mutakhir mengatakan, pelanggaran netralitas ASN sudah terstruktur, sistematis dan masif. Menurutnya, Sekretaris Daerah sebagai pembina ASN seharusnya bisa menjamin ASN dapat bekerja sesuai dengan prinsip integritas, bukan malah menutup mata dan telinga ditengah tingginya angka dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN.
BACA JUGA : Andika Hazrumy Targetkan Perbanyak RTH untuk Kesehatan Lingkungan & Mental Warga
“Ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, pertama yaitu dugaan pelanggaran yang dilakukan Camat Sindangresmi dengan menyuruh seorang pegawai honorer yang tengah hamil untuk menyebar stiker salah satu Paslon,” kata Ilham.
“Kemudian, ada postingan pada akun media sosial Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya yang memperlihatkan keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu Paslon pada Pilkada serentak tahun 2024. Hari ini terbukti bahwa Sekda tidak mau menemui kita, Sekda seolah tutup mata, dan membiarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pandeglang dibelenggu kuasa,”sambungnya.
Senada diungkapkan Hadi Setiawan, salah satu kordinator aksi lainnya. Ia menegaskan, aksi tersebut dilaksanakan karena merasa kecewa dengan kinerja Sekda dan Bupati Pandeglang karena masih adanya ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Selain itu, Ia juga mendesak Kepala DPMPD Pandeglang, untuk bersikap netral dalam Pilkada dan harus menyampaikan instruksi kepada para Kepala Desa dan Perangkat Desa agar bersikap netral.
BACA JUGA : Komitmen Airin-Ade Majukan Pesantren dan Kewirausahaan Santri
“Kepala DMPMD harus menindak tegas kepada oknum Kades yang mengarahkan kepada salah satu Paslon Gubernur Banten ataupun Bupati,” kata Hadi.
Aksi pun dilanjutkan ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Hadi meminta kepada Bawaslu Pandeglang, untuk menindak tegas oknum ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa yang bersikap tidak netral dalam Pilkada
“Kami menagih janji kepada Bawaslu, namun kami sangat miris karena menolak laporan kita dengan alasan tidak memenuhi unsur. Tapi faktanya, terhadap korban pun mereka belum pernah melalukan pemanggilan. Itu membuat kita kecewa kepada Bawaslu, dan kita tidak akan henti-hentinya melakukan aksi sampai mereka menindak tegas oknum ASN dan aparatur desa yang tidak netral,” ujarnya.
