SERANG, EKBISBANTEN.COM – Sebanyak 100 anggota DPRD Banten tengah menggelar reses atau serap aspirasi pada masa sidang kesatu tahun sidang 2024-2025 selama satu pekan.
Anggaran Rp175-195 juta telah dikucurkan bagi wakil rakyat tersebut dalam rangka menemui dan menyerap aspirasi masyarakat sejak 16-23 Oktober 2024.
Namun, anggaran itu tidak mengakomodir untuk biaya sewa tempat hingga uang transportasi bagi peserta reses.
BACA: Rapat Paripurna DPRD Banten Diwarnai Interupsi Soal Tambang Pasir Laut Ilegal
“Harusnya reses ada biaya sewa tempat dan uang transportasi untuk peserta reses, supaya bisa menampung aspirasi dari semua unsur secara langsung tentunya kita mengundang mereka di satu tempat,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten dari Fraksi PPP-PSI Musa Weliansyah, Jumat, 18 Oktober 2024.
Ia mengatakan, anggaran senilai Rp175-192 juta itu hanya hanya untuk penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu saat reses. Itupun kata dia, disediakan oleh pihak ketiga.
“Seperti yang saya lakukan dalam satu titik kita mengundang hingga 7 kepala desa yang mana masing-masing desa membawa unsur perangkat desa, BPD, ketua poktan, pengasuh ponpes, RT dan RW, pelaku UMKM dan konstituen,” katanya.
BACA: Komisi V DPRD Banten Minta Pemprov Fokus Tuntaskan Pengangguran
“Saya kira itu harga yang standar namun memang ketika kita reses selalu terdapat banyak kendala karena ketika kita menemui masyarakat di dalam reses bukan hanya makan dan minum yang harus kita keluarkan, tapi secara non teknis setidaknya anggota dewan harus menyiapkan uang transportasi,” sambung Musa.
Lebih lanjut Musa mengatakan, anggaran senilai Rp175 juta tersebut untuk delapan titik kegiatan reses, yang mana per titiknya itu adalah 300 orang.
“Kalau kita melihat dengan jangka waktu delapan hari artinya kita harus menemui masyarakat pada reses itu sebanyak 2.400 orang. Namun di dalam reses ini DPRD Banten tidak dibekali untuk anggaran transportasi masyarakat yang menghadiri reses tersebut,” katanya.
BACA: Bawaslu Banten Ingatkan Dewan Tak Jadikan Reses Ajang Kampanye
Sehingga Musa merasa anggaran tersebut dinilai kurang. Salah satu masalahnya adalah saat mengumpulkan warga anggota dewan harus mengeluarkan uang transportasi.
“Namun Yang penting bagi saya, karena itu tanggung jawab pihak ketiga untuk menyediakan makan minum, inysaAllah bagi saya, karena ini amanat yang harus dijalankan agenda DPRD yaitu reses berapapun nilainya saya harus bisa dan tetap berjalan melaksanakan reses,” pungkasnya.
“Reses juga kami tidak difasilitasi untuk tempat, artinya tempat itu flaksibel, tapi idealnya ketika kita mengumpulkan orang banyak ada tenda atau auning yang semestinya disiapkan untuk memfasilitasu masyarakat yang hadir saat reses,” pungkasnya.***
