SERANG, EKBISBANTEN.COM – Presidium Advokat Peduli Banten (PAPB) melaporkan belasan kepala desa (kades) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara desa.
Hal itu lantaran 11 kades tersebut membuat voice note dan video youtube untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 02 Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Anggota PAPB, Saepudin mengatakan, laporan tersebut dilakukan lantaranya adanya indikasi dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten 2024.
“Laporan ini terkait dugaan oknum kades sekaligus Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia) di Lebak dan para kades di Kabupaten Serang. Terlapor ada 11 orang dan motifnya membuat voice note dan (video) youtube,” kata Saepudin saat ditemui wartawan usai membuat laporan di kantor Bawaslu Banten, Ciceri, Kota Serang, Senin (30/9/2024).
Saat ditanya pasangan calon kepala daerah mana yang didukung belasan kades tersebut, Saepudin mengaku, dari hasil penelusuran pihaknya, belasan kades tersebut mendukung pasangan Andra-Dimyati.
“Dukungan ke Andea Soni dan wakilnya,” katanya.
Terkait tanggal pembuatan video youtube dan voice note, Saepudin mengungkapkan, jika baik video dan rekaman suara dibuat pada 29 September 2024.
“Saya mendengar itu tanggal 29 September ini (pembuatannya). Dan itu juga saya sudah lampirkan di pengaduan saya ke Bawaslu, juga ada link beritanya,” ucapnya.
Saepudin merinci, dari 11 kades tersebut 10 orang merupakan kades di wilayah Kabupaten Serang dan satu orang di Kabupaten Lebak.
“Yang di Kabupaten Lebak ini juga merupakan Ketua Apdesi. Intinya (baik voice note dan video youtube) itu mengajak (memilih) dan mendukung calon kepala daerah yaitu Andra Soni dan Dimyati Natakusumah,” jelasnya.
Dirinya juga meminta agar seluruh kades se-Provinsi Banten untuk tetap menjaga netralitas pada Pilgub Banten 2024.
“Harapan kami agar seluruh kades tidak terlibat di pesta politik pemilihan kepala daerah. Baik itu ada tekanan orang lain atau pribadi. Intinya nggak boleh melakukan pelanggaran,” ujarnya***
