JAKARTA, EKBISBANTEN.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah terkait adanya kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Breach Forum.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti mengatakan penelitian DJP menunjukkan dari data log access dalam enam tahun terakhir tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa, Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanyaindikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Kemudian, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 September 2024.
Ia mengatakan, terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” katanya.
DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupunmengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.
“Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, posel ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id,” pungkasnya.***
