CILEGON, EKBISBANTEN.COM-Krakatau Posco diduga memiliki banyak masalah. Beberapa masalah seperti manipulasi pembayaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rasis dan lainnya pernah diungkapkan oleh pimpinan PB Al-Khairiyah.
PB Al-Khairiyah melakukan pertemuan sekaligus laporan tuntutan dengan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto di Senayan, Jakarta pada Senin, 9 September lalu. Hasil dari pertemuan tersebut ialah bakal dipanggilnya Krakatau Posco oleh Wakil Ketua MPR.
“Dalam waktu dekat akan kami panggil Dirut Krakatau Posco sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut dan dicarikan solusi terbaik untuk semua,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis.
Ketua Umum PB Al-Khairiyah KH Ali Mujahidin saat dihubungi menuturkan, hasil pertemuan itu juga untuk mediasi.
“Akan di mediasi oleh Wakil Ketua MPR, dipanggil dulu pihak Krakatau Posconya, kemudian akan disampaikan soal tuntutan kami,” kata, Rabu, 11 September 2024.
Haji Mumu, panggilan akrabnya menambahkan, tuntutan lainnya soal potensi bisnis Krakatau Posco yang seharusnya diberikan kepada masyarakat lokal serta menuntut memulangkan oknum pekerja perusahaan baja tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik.
Hal itu ia tuntut, agar dapat terciptanya iklim investasi dan hubungan baik diantara kedua negara Indonesia-Korea.
Masalah lain yang ia tuntut agar segera selesai soal dugaan praktik ilegal membuka “warung” dalam toko yang tak sedikit. Seperti praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan oknum Korea tanpa pengawasan terhadap kewajaran harga.
“Sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu bukan anak (perusahaan) Krakatau Posco, bukan juga Krakatau Steel, atau bukan juga anak grup Krakatau. Mereka itu hanya oknum-oknum saja, dampaknya ada diskriminasi pada pengusaha daerah,” tuturnya.
Terakhir, ia menuntut agar segera menasionalisasikan Krakatau Posco. Hal itu untuk menyelamatkan industri baja nasional di Indonesia.
