SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kinerja APBN Provinsi Banten mencatat pertumbuhan sebesar 12,86 persen hingga 31 Mei 2024.
“Hal ini terlihat secara umum pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif (yoy),” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska dalam keterangan tertulis.
Menurut Suska, secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 31 Mei 2024 berkinerja sangat baik.
“Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 41,91 persen dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 37,39 persen dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 66,90 persen dari target,” katanya.
Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 41,49 persen dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,86 persen (yoy).
Kinerja Belanja Negara, Penyaluran KUR dan UMi
Suska menyampaikan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp727,78 miliar atau 66,90 persen dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,57 persen (yoy).
“Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit,” katanya.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Mei 2024 terealisasi sebesar Rp10,76 triliun atau 38,85 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 17,28 persen (yoy). Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp7,01 triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp3,75 triliun.
Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 37,71 persen.
“Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu,” terangnya.
Sedangkan kinerja realisasi Belanja K/L berdasarkan fungsi bahwa fungsi Pelayanan Umum menunjukkan kinerja tertinggi sebesar 59,26 persen, yang ditopang adanya pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Mei 2024 sebanyak 22 hibah dengan total nilai sebesar Rp83,89 miliar.
Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menunjang operasional kegiatan satuan kerja.
Suska menjelaskan, kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2024 telah tersalurkan sebesar Rp7,01 triliun atau 39,59 persen dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 17,97, dimana untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, kecuali jenis TKD Dana Insentif Fiskal yang baru tersalur sebesar 5,30 persen dari total pagu dan mengalami kontraksi sebesar 41,69 persen dibandingkan tahun 2023.
Hal ini disebabkan adanya proses penyaluran Dana Insentif Fiskal pada akhir bulan Mei 2024 yang akan tersalurkan pada bulan Juni 2024.
Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).
Penyaluran KUR dan UMi sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 26,30 persen dan 4,27 persen, dimana penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang yang masing-masing sebesar Rp633,99 miliar dan Rp45,26 miliar.
Sedangkan KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp1,28 triliun dan Rp1,40 triliun.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Mei 2024, pendapatan dan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 11,94 persen dan 7,31 persen. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp7,01 triliun atau sebesar 48,20 persen dari total pendapatan Banten.***
