SERANG, EKBISBANTEN.COM – Presiden Mahasiswa (Presma) Untirta Gymnastiar Hamdani menilai deklarasi pemilu damai yang digelar Untirta tak lebih dari unjuk gigi ompong dan hanya cuap-cuap menyenangkan pihak penguasa.
“Kampus lain mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Untirta malah tidak. (Rektor) tidak kritis sama sekali, tidak responsif, bahkan kita lihat deklarasinya dibuat-buat (seremonial) saja,” ujar Gymnastiar Hamdani saat ditemui wartawan Ekbisbanten.com di FKIP Untirta pada Rabu (7/2).
Diketahui, sejumlah kampus di Indonesia turut ramai-ramai melayangkan kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti netralitas Jokowi di pemilu hingga kondisi demokrasi yang menurun.
Hamdani mengaku kecewa atas apa yang pihak kampusnya deklarasikan. Menurutnya, kampus yang menyandang nama besar Sultan Ageng Tirtayasa tak bisa lagi jadi penyambung suara rakyat. Bahkan, suaranya serak sumbang di hadapan penguasa.
“Sejatinya kampus kan punya peran untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, nah hal itu tidak keluar dari kampus Untirta,” katanya.
Misalnya, kata mahasiswa jurusan PPKn itu, Untirta diam saat palu hakim MK menjadikan putusan sah mengangkat anak raja jadi wakil presiden dan Jokowi secara terang-terangan ikut bermain dalam Pilpres 2024.
“Hal itu tidak disikapi dengan tegas oleh Untirta,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Presiden Untirta Movement Community (UMC) Al-Kautsar Azhari atau Ari. Ia mengaku kecewa kampusnya tak memberikan sikap terhadap isu-isu nasional.
Ari menanyakan sikap kampus yang berisi para guru besar lebih memilih diam, tak menyuarakan kritik dalam keadaan pelanggaran berdemokrasi di Indonesia.
Terlebih Rektor Untirta, kata Ari, membuat kesan kuat seolah-olah ada ketakutan tersendiri kepada Jokowi.
Seharusnya sebagai rektor kata dia perlu berbicara sesuai keadaan, bukannya hanya sekedar menyuarakan deklarasi pemilu damai.
“Deklarasi yang dilakukan rektor kalau saya menilai dari berbagai peristiwa yang ada di Untirta, terlalu pengecut saja untuk mengakui kesalahan,” kata Ari.
“Kalau hanya untuk memuluskan, melancarkan, mensukseskan Pemilu di 2024, rasa-rasanya itu bukan tugas rektorat, itu tugas KPU dan penyelenggaran lainnya. Rektorat universitas harusnya mampu jadi kontrol-kontrol sosial, pembatas jika ada kebijakan publik atau peristiwa di publik yang melenceng dari kaidahnya,” tegas Ari.
Lalu menyoal demokrasi era Jokowi, Ari mewajarkan statement Rektor Untirta Prof Fatah Sulaiman. Antara Prof Fatah dan Jokowi, kata Ari, keduanya sama-sama anti kritik.
“Dia berbicara demokrasi, Rektor Fatah ga paham esensi demokrasi, dia sering ga mau menemui mahasiswanya, sering lari dari kritikan-kritikan mahasiswanya,” tukas Ari.
