TANGERANG, EKBISBANTEN.COM-Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI-P Muhlis menggelar reses masa persidangan ke-II tahun 2023-2024.
Kegiatan reses tersebut diadakan di Gang Mulyadinata, Kampung Candu RW 01, Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pada Senin (29/1/2024).
Dalam reses, Ketua RW 01 Jaro Dedi meminta dibangunkan gedung serbaguna untuk warganya. Gedung tersebut nantinya akan bermanfaat untuk menunjang aktivitas warga.
“Saya mohon, kami sangat butuh buat masyarakat pak, kalau mau hajatan juga susah, kalau dibangunkan gedung serbaguna, akan bermanfaat sekali buat masyarakat,” pintanya.
“Permintaan kedua pembangunan drainase udith diperbanyak, dari Alfimidi ke masjid belum ada, sampai gorong-gorong untuk RT 3 dan RT 02,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhlis atas pemasangan paving block pada masa reses sebelumnya.
Warga lainnya, Irma menanyakan soal BPJS Kesehatan. Ia ingin perpindahan status BPJS Kesehatan ke KIS.
Merespon curhatan itu, Muhlis mengatakan kepada Jaro Dedi bahwa usulannya diterima untuk gedung serbaguna. Untuk pembangunan drainase, ia bakal mengajukan pembangunan kepada instansi terkait, hanya saja tak bisa dalam waktu dekat.
“Insyaallah, kita juga melanjutkan udith drainase di jalan raya, karena selama ini baru beresin jalan, dranaise belum kita pikirkan,” ujarnya.
Mengenai BPJS Kesehatan, Muhlis mengatakan bahwa hal itu terkait migrasi perpindahan status.
“Adanya BPJS PBI, kalau KIS dari APBN, kemarin kira gotong royong antara Pemkab Tangerang, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat iurannya bagi warga yang kurang mampu,” terangnya.
Masih terkait BPJS Kesehatan, perpindahan status juga masih menjadi masalah. Muhlis menerangkan, dari 900 ribu orang, masih ada sekitar 50 ribu orang yang dibayar preminya oleh pemerintah.
“Ternyata orangnya ga ada, meninggal, tapi preminya aktif. Sehingga ini akan kita alihkan kepada yang ibu Irma sampaikan,
Dibantu untuk migrasi seperti UHC,” jelasnya.
Permasalahan itu terjadi karena perpindahan status BPJS Kesehatan tak terintegrasi dengan NIK yang ada Disdukcapil. Hal itu yang menjadi permasalahan.
“Tapi ibu Irma nanti kalau urgent kondisinya perlu dibantu karena kesehatan merupakan hak dasar. Adanya subsidi silang kalau ada mandiri lupa bayar nanti mungkin bisa dibantu dari desa, dibuatkan SKTM,” jelasnya.
Terakhir, Muhlis menerangkan program-program bantuan ekonomi Pemprov Banten kepada para warga.
“Ada bantuan usaha untuk warung-warung. Apabila ibu punya warung sembako, warung seblak, uduk, kopi atau dagangan tentu, silahkan ajukan. Ini bukan pinjaman, ini bantuan Pemprov dalam rangka pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
