EKBISBANTEN.COM-Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten mencatat, realisasi belanja negara di Banten mencapai Rp23,55 triliun atau 88,40 persen dari pagu per November 2023.
“Realisasi belanja tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 1,53 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Banten Amra dalam konferensi pers APBN KiTA Regional Banten via Zoom, Rabu (27/12/2023).
Untuk belanja negara yang terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah (TKD), keduanya mengalami peningkatan. Belanja K/L mencapai Rp8,18 triliun atau 81,75 persen dari pagu, tumbuh sebesar 1,77 persen.
“Belanja TKD terealisasi sebesar Rp15,37 triliun, atau 92,40 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 1,41 persen,” terangnya.
BACA: Jelang Akhir Tahun 2023, Penerimaan Pajak di Banten Capai 93,74 Persen
Adapun untuk realisasi TKD disalurkan untuk mendukung belanja Pemda yang mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
“Dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa menjadi komponen utama yang tumbuh positif,” tambahnya.
Kemudian untuk komponen yang penting pada belanja K/L ialah belanja modal. Belanja ini di Banten digunakan untuk biaya pembebasan lahan, peningkatan kapasitas jalan, pengamanan pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, pembuatan sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
“Pertumbuhan belanja modal mencapai 16,37 persen, merupakan kontribusi dari pembangunan jaringan pengaman pantai KEK dan rekonstruksi jalan oleh Kementerian PUPR, serta pekerjaan mekanikal, elektrikan, dan plumbing pada Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika,” jelasnya.
Lalu untuk belanja sosial (bansos), kata Amar, realisasinya mencapai Rp1,02 triliun atau 86,67 persen dari pagu. Angka itu mengalami pertumbuhan sebesar 19,33 persen.
“Program bansos seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar memberikan akselerasi signifikan pada pertumbuhan ini,” pungkasnya.
