KOTA SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memangkas anggaran dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Semula disepakati nilai hibah untuk Pilkada Rp37 miliar tetapi kemudian Pemkot Serang hanya menganggarkan Rp27,5 miliar. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Kota Serang Fahmi Musyafa angkat bicara.
Ia mengaku keberatan atas kebijakan Pemkot Serang dan menilai pemangkasan itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Sebab, pemangkasan anggaran Pilkada 2024 tersebut lebih dari 50 persen.
“Awal pengajuan itu Rp67 miliar turun menjadi Rp45 miliar, kemudian dibahas lagi oleh tim TAPD dan kita membuat rasionalisasi akhirnya RAB itu menjadi Rp37 miliar,” ungkapnya.
Fahmi menuturkan, setelah ditetapkan Rp37 miliar tersebut tidak ada lagi pembahasan bersama antara Pemkot Serang dengan KPU.
“Tiba-tiba hari ini kami diundang oleh Pemkot Serang, untuk membahas anggaran hibah Pilkada 2024 dan draft berita acara itu sudah disiapkan dengan nominal menjadi Rp27,5 miliar,” jelasnya.
Fahmi menjelaskan dalam hal ini KPU Kota Serang tentu sangat keberatan karena dalam menyusun anggaran bukan semata-mata main tembak akan tetapi melalui proses panjang.
“Tentu KPU Kota Serang keberatan karena kami menyusun anggaran ini bukan semata-mata main tembak tapi ada prosesnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan telah meminta kepada Pemkot Serang agar mereview kembali anggaran Pilkada 2024 tersebut.
Namun, lanjut Fahmi, jika Pemkot Serang tetap menganggarkan dana pilkada sebesar Rp27,5 miliar maka KPU akan mengajukan penolakan secara bersurat kepada Pemkot Serang.
“Kami akan bersurat menolak walaupun tadi secara lisan kami sudah sampaikan penolakannya, karena Rp27,5 miliar itu tidak cukup,” terangnya.
Jika nominal anggaran tersebut tetap dianggarkan sejumlah itu, Fahmi mengaku akan angkat tangan terkait dengan resiko-resiko yang akan terjadi pada Pilkada 2024 mendatang.
“Kalau alasannya Pemkot Serang tidak ada anggaran. Sebenarnya ada beberapa daerah yang alasannya sama, sudah kita sampaikan juga kemungkinan dampaknya karena Pilkada juga sudah menjadi skala prioritas nasional,” pungkasnya.***
