EKBISBANTEN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan agar para penjabat kepala daerah tak terlibat politik praktis dan bersikap netral.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-15 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Mulanya, Tito mengatakan pemilu merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia yang mengusung sistem demokrasi.
“Pada saat Pemilu itulah satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin atau perwakilannya. Oleh karena itu memang kita harus sukseskan Pemilu ini dan Pemilu ini hanya bisa sukses melalui orkestrasi, kerja sama berbagai stakeholder,” katanya.
“Stakeholder yang paling utama adalah penyelenggara Pemilu karena kita memiliki penyelenggara yang independen, KPU kita berharap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di semua jajaran sampai ke daerah KPUD-nya dan itu tidak mudah karena melibatkan jutaan sampai dengan ad hoc di TPS-TPS,” sambung Tito.
Ia pun menuturkan berbagai peran pemerintah dalam menjaga situasi dan keamanan tetap stabil jelang Pemilu 2024.
Untuk itu, Tito berharap para kepala daerah dapat memanfaatkan tim pengendalian konflik sosial untuk meminimalisir potensi konflik yang ada.
“Kemudian peran pemerintah sangat penting sekali terutama baik dalam memberikan data potensial pemilih (DPT) sudah kami berikan dari Dukcapil Kemendagri, kemudian juga untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap stabil,” jelasnya.
“Ini yang kami harapkan rekan-rekan kepada daerah, temen-temen bupati, termasuk wali kota dan gubernur memanfaatkan betul tim pengendalian konflik sosial, Undang-Undangnya sudah ada sehingga setiap potensi masalah konflik yang ada cepat untuk diselesaikan, proaktif, jangan sampai responsif sebelum meledak,” imbuh Tito.
Di tahun politik ini, Mendagri juga meminta agar kontestasi politik tak menganggu pemerintahan dan pelayanan publik yang ada. Tito mengatakan tanggung jawab kepala daerah untuk membangun pemerintahannya tetap harus berjalan.
“Ketiga, karena ini adalah tahun politik dan kecenderungan temen-temen kepala daerah untuk ikut dalam kontesatasi politik, apalagi kader partai politik, kita harus menjaga pemerintah tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai. Tanggung jawab kepala daerah untuk membangun harus tetap berjalan, pemerintah harus tetap stabil, pelayanan publik harus tetap terjaga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito pun menjelaskan posisi penjabat (Pj) kepala daerah. Dia meminta para Pj tak ikut dalam politik praktis pemenangan siapapun.
“Khusus untuk temen-temen yang Pj, banyak bupati dan gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini. Saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis pemenangan siapapun, khusus untuk temen-temen Penjabat karena rekan-rekan birokrat,” pungkasnya.*
