SERANG, EKBISBANTEN.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geger Pendidikan menggelar demo. Aliansi yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Federasi Mahasiswa Islam Banten menilai, PPDB 2023 telah gagal serta menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Provinsi Banten Tabrani mundur dari jabatannya.
Koordinator lapangan Rifki Juliana mengungkapkan alasan atas tuntutannya itu. Seperti banyaknya kecurangan yang terjadi dalam PPDB tahun ini.
“Maraknya kecurangan dan kejanggalan. Hasil pengumuman seleksi jalur zonasi SMAN 1 Kota Tangerang, calon peserta didik baru dengan jarak terdekat adalah 51 meter. Padahal jarak terdekat SMAN 1 Kota Tangerang dengan pemukiman adalah 110 meter,” ungkapnya di pintu gerbang DPRD Provinsi Banten, Selasa (18/7/2023).
Sejumlah siswa, lanjutnya, yang berada di Kelurahan Karangsari dan Mekarsari, Kecamatan Neglasari jika diukur jarak melalui google maps maka akan terlihat sejauh 2,8 km. Namun hasil dari seleksi zonasi siswa dari rumah ke SMAN 1 kota Tangerang ternyata hanya 398 m dan dinyatakan diterima disekolah tersebut.
“Patut diduga panita PPDB sengaja tidak cermat dalam melakukan verifikasi faktual dan ada dugaan saling titip menitip siswa untuk masuk kedalam sekolah tersebut,” ucapnya.
Kasus lain terjadi di SMAN 1 Kota Serang. Di sekolah tersebut ada anak pejabat dan pengusaha yang mendaftar melalui jalur afirmasi dengan memalsukan kondisi keluarganya. Padahal jalur afirmasi ini diproritaskan untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Ada 3 dugaan, pidana suap menyuap (tipikor), Penipuan dan kecurangan pemalsuan dokumen negara (KK). Kasus pada moment PPDB selalu ada, pemerintah Provinsi Banten tidak tegas terhadap pengawasan PPDB, sehingga dimanfaatkan oleh oknum dalam melakukan praktik tidak baik,” paparnya.
Tuntutan lain yang disuarakan pengunjuk rasa berupa evaluasi pelaksanaan PPDB, evaluasi kinerja Dindik, tindak oknum yang melakukan kecurangan serta mendesak Pj Gubernur Banten Al Muktabar membentuk tim khusus investigasi.
“Mendesak Pj Gubernur Banten membuat tim khusus investigasi yang memiliki integritas dan profesionalitas terkait pengawasan PPDB 2023,” tandasnya.
Pada tempat yang sama, DPRD Provinsi Banten Fraksi Partai Gerindra Muhammad Nizar, mendatangi pendemo dan mengaku sepakat dan akan menindaklanjuti tuntutannya.
“Saya pikir tim investigasi itu solusi, tim investigasi harus objektif, tim investigasi untuk menelusuri semua persoalan yang terjadi. Nanti ketauan tuh permasalahannya dimana apakah di Dindiknya apakah di sekolahnya,” ujarnya.
