SERANG, EKBISBANTEN.COM – Sekolah Menengah Atas (SMA) menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Banten pada triwulan I tahun 2023. SMA menempati urutan tertinggi TPT pada angka 12,63 persen, disusul SMK dengan angka 10,62 persen.
Menurut Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar, trend kenaikan TPT SMA ini dibarengi dengan penurunan tingkat pendidikan SMK. Sepanjang bulan Februari tahun 2020 sampai 2023, TPT SMK mengalami penurunan.
Berbeda dengan SMK, Faizal menilai, kenaikan TPT SMA pada triwulan I salah satunya disebabkan oleh kebijakan pusat dan perbedaan diantara keduanya.
“Karena ini kan terkait dengan program Diknas ya, memang SMA diperuntukan untuk lanjut kuliah, sekolah lebih lanjut, tapi yang paling penting penekanannya. SMK yang program pendidikan memang masuk ke dunia kerja,” terangnya.
Lebih jauh, Faizal berpendapat bahwa kebijakan pada lulusan SMK ini langsung disambut oleh dunia industri dan teknologi, sehingga menyebabkan cepat terserapnya lulusan SMK pada dunia kerja dibandingkan lulusan SMA.
Senada dengan Faizal, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Banten Indra Warman, mengatakan bahwa kebijakan pada pusat untuk TPT berdasarkan strata pendidikan perlu disambut oleh pemerintah daerah dalam hal serapan tenaga kerja.
“Makanya mungkin ada kebijakan pemerintah daerah yang SMK sudah lebih mitra perusahaan makanya makin bagus itu,” terangnya.
Lalu untuk tingkatan Perguruan Tinggi atau Universitas diangka 4,93 persen. Nilai itu terkecil kedua setelah SD dalam menyumbang TPT di Provinsi Banten.
Tentang SMA dan Perguruan Tinggi, Indra menerangkan, agar tingkat SMA sebagai penyumbang TPT berkurang di Banten, maka perlu kebijakan untuk mempermudah akses masuk pada Universitas.
“SMA juga harus lanjut, tadi ke kuliah biaya besar makanya masuk lapangan usaha jadi nunggu, perlu kebijakan lain misalnya masuk kampus dengan biaya murah seperti di Serang ada itu Universitas Soetomo,” terangnya.
Masalah pengangguran memang seperti mata rantai yang saling terkait, perlu kebijakan yang pas antara pemerintah daerah dan instansi pendidikan diberbagai tingkatan, tak terkecuali untuk Provinsi Banten sendiri.
