CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Dalam rangka meningkatkan target porsi penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen, Bank Indonesia (BI) membuat skema Multichannel Financing (MCF) atau pembiayaan melalui rantai nilai usaha yang terhubung dengan korporasi.
Hal itu terungkap dalam dalam Seminar Nasional Pembiayaan UMKM melalui MCF dan termuat dalam Buku Kajian Model Bisnis Multichannel Financing hasil kerja sama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Seminar dan peluncuran dihadiri oleh Deputi Gubernur BI bersama Anggota Dewan Komisioner & Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara luring di Jakarta, 16 Februari 2023 kemarin
Seminar itu juga turut menghadirkan pembicara dari Akademisi UI, Rofikoh Rokhim, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba, serta pimpinan dari BI, OJK, Perbankan, dan lembaga keuangan.
Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono mengatakan bahwa agunan dan ketersediaan laporan keuangan, menjadi salah satu kendala utama bagi Bank untuk masuk ke pasar UMKM.
“Maka multichannel financing menjadi terobosan model bisnis pembiayaan yang dapat meringankan debitur karena terdapat jaminan dari mitra/anchor/principal sebagai pihak yang turut menjadi penyangga kredit antara lembaga pembiayaan dan UMKM,” katanya.
Karenanya, ia optimis penerapan model pembiayaan MCF akan turut mengakselerasi pencapaian Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Lebih lanjut, Deputi Gubernur Doni menyampaikan dukungan BI terhadap UMKM pada sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, BI telah mengeluarkan Kebijakan Insentif GWM bagi bank yang menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
“Di sisi permintaan, BI mendorong akses pembiayaan business matching, pengembangan kelompok subsisten, dan pengembangan UMKM hijau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae menyatakan dukungan OJK bagi sejumlah opsi pembiayaan bagi UMKM guna meningkatkan kapasitas usaha yang lebih baik.
Karena dalam mewujudkan pengembangan sektor UMKM berkelanjutan, kata Dian, salah satu faktor penting adalah kemudahan akses pembiayaan.
“Hal ini perlu disertai dukungan kebijakan yang perlu mengakomodasi pembiayaan secara forward looking tanpa mengabaikan aspek prudensial. OJK terus berinisiatif untuk pengembangan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia,” ucapnya.
Menurut Dian, peran strategis UMKM bagi perekonomian Indonesia tercermin pada kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
Diketahui, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta, mencatat kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Jumlah tersebut diketahui juga ebih besar jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
“Di sisi lain, nilai kredit yang disalurkan UMKM di Indonesia terhadap PDB nasional sebesar 7 persen, terbilang rendah apabila dibandingkan dengan kinerja negara tetangga yang melampaui 15 persen. Selain itu, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan di Indonesia berkisar di 20 persen, masih di bawah target arahan Presiden RI sebesar 30 persen di 2024,” terangnya.
Guna memenuhi urgensi itu, Dian mengungkapkan bahwa perluasan pembiayaan memerlukan model bisnis pembiayaan rantai pasok yang sesuai dengan keahlian, preferensi, model bisnis bank, dan sesuai kebutuhan UMKM.
Melalui skema MCF, Dian berharap perusahaan mitra dapat menyampaikan rekomendasi UMKM yang layak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan.
“Kajian yang disusun untuk memotret berbagai model bisnis generik multichannel financing ini, diharapkan dapat menjadi referensi strategi bagi lembaga keuangan, korporasi, serta UMKM, dalam mendorong peningkatan akses keuangan UMKM di Indonesia,” pungkasnya.
