CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Cilegon, Kamis (13/10/2022).
Dalam unjuk rasa tersebut, IMC menyoroti soal tiga bangunan pasar di wilayah Cilegon yang dinilai terbengkalai dan tidak difungsikan dengan baik sejak 2018 hingga 2022.
Ketua Umum Pengurus Pusat IMC, Hariyanto menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang terkesan abai terhadap persoalan infrastruktur tersebut, kendatipun sangat dibutuhkan masyarakat.
“Seharusnya permasalahan ini bisa di selesaikan secara efektif dan menyeluruh dari berbagai permasalahan terutama ekonomi dan pembangunannya. Ini membuktikan bahwa kota yang memiliki anggaran APBD dan PAD yang begitu besar tidak bisa menyelesaikan permasalahan,” katanya.
Berdasarkan data dari lpse.cilegon.go.id, pembangunan tiga pasar tersebut dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 dengan rincian Pasar Cibeber dengan pagu anggaran Rp1,6 miliar, Pasar Citangkil dengan pagu Rp450 juta, dan Pasar Grogol dengan pagu Rp2 miliar.
Atas permasalahan tersebut, Hariyanto menilai bahwa Pemkot Cilegon tidak serius dalam proses perencanaannya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan.
“Dari fenomena ini tentu sudah barang jadi seharusnya ada pemeriksaan yang dilakukan oleh APH, KPK dan ada solusi konkret dari Walikota dan Disperindag Cilegon yang baru agar stabilitas ekonomi meningkat dan aset milik daerah bisa terjaga dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Syafrudin mengaku pihaknya telah membahas penanganan tiga pasar itu dengan bidang terkait. Menurutnya sudah ada langkah upaya untuk mengoptimalkan pasar-pasar tersebut.
“Saya sudah rapatkan dengan bidang,” kata Syafrudin kepada wartawan.
Lebih jauh, Syafrudin menjelaskan satu persatu latar belakang kondisi pasar itu dan upaya penanganannya. Terkait pasar Cibeber, pasar itu sebelumnya pernah berfungsi usai diresmikan Walikota Cilegon pada masa itu. Saat itu masyarakat sekitar meminta pasar itu dikelola oleh masyarakat. Namun ternyata setelah diserahkan pasar itu tidak berkembang.
“Karena itu untuk Pasar Cibeber rencananya akan diminta kembali kunci-kunci kios yang di masyarakat, saya sudah memerintahkan bidang untuk mengundang lurah agar kunci diserahkan karena kita akan operasikan, pedagang yang di pasar Kranggot dialihkan ke sana,” ucapnya.
Selanjutnya Pasar Grogol, Syafrudin menyampaikan bahwa sejak selesai dibangun pasar itu belum bisa difungsikan karena terkendala jalan akses di mana sebagian lahannya masih milik masyarakat.
Menurut Syafrudin, sejatinya Pemkot Cilegon telah mengalokasikan anggaran untuk jalan itu, namun status lahan perlu diperjelas terlebih dahulu. Oleh karena itu, upaya penanganan yang akan dilakukan adalah memanggil developer pasar terlebih dahulu.
Sedangkan terkait Pasar Citangkil, yang notabene berlokasi di Kelurahan Warnasari, Syafrudin mengungkapkan bahwa Lurah setempat telah bersurat kepada Disperindag Kota Cilegon agar bisa mengelola pasar itu.
Kemudian, Disperindag pun sudah membalas surat itu dan memberikan izin kepada pihak Kelurahan Warnasari untuk mengelola pasar.
“Saya sudah mengeluarkan surat ke Lurah untuk bisa difungsikan untuk masyarakat,” ujarnya.
Syafrudin menegaskan bahwa penanganan untuk tiga pasar tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, namun saat ini masih dalam tahap proses.***
