Kepala BPJS Kabupaten Pandeglang Aang Muhamad Muhyi menyebut, berkas laporan yang diterima oleh BPJS Kesehatan (maturisasi klaim) RSUD Pandeglang tercatat hanya 79-80 persen tiap bulan. Akibatnya klaim pembayaran tidak bisa dilakulan secara penuh.
“Ini memang punya efek domino. Ada kemungkinan cash flownya terganggu, sehingga ada kearah kekosongan obat. Belum lagi, distributor yang masih belum terkoordinir dengan baik, karena gini ya, obatnya JKN itu ada E-katalogue, ia mensuplai se nasional, saya juga kurang paham terkait mekanismenya bisa sampai ke Pandeglang,” kata Aang, Kamis (13/12).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Bayar Klaim Rp60,1 Miliar, Paling Besar Untuk Puskesmas
Akan tetapi kata Aang, BPJS Kesehatan selalu siap untuk bekerjasama dengan pihak rumah sakit apabila terjadi kekosongan obat, dengan catatan klaim pembayaran ditanggung oleh pihak rumah sakit.
“Tapi soal pelayanan prima kita siap kerjasama soal ini, atau dibantu BPJS cari obat ke rumah sakit lain, yang penting obat kosong ini tanggung jawab rumah sakit, dan bisa di klaim rumah sakit,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengkritik, apabila klaim pembayaran sudah dilakukan dengan baik, maka rumah sakit seharusnya meningkatkan pelayanannya.
“Kita yang kena denda keterlambatan BPJS artinya kita sama rumah sakit itu serius. ya rumah sakit jangan main-juga dong,” tegasnya.
Masih kata Aang, pihaknya juga tidak bisa 100 persen menyalahkan rumah sakit, fakor lain yang juga menjadi hambatan rumah sakit diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang.
“Nah ini juga menjadi kendala SDM, harus paham ada kekurangan SDM, kalau mau menambah SDM juga harus menambah anggaran dulu,” tutup Aang. **
]]>