JAKARTA, EKBISBANTEN.COM – Berbagai kendala masih dialami pengembang terkait proses perizinan maupun pencairan dana KPR subsidi perumahan. Kebutuhan yang besar untuk sektor perumahan seharusnya membuat pemerintah fokus memberikan kemudahan sehingga suplai perumahan rakyat bisa terus meningkat.
Kalangan pengembang kembali menyampaikan keluhannya terkait program perumahan subsidi dari pemerintah. Produk hunian yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini telah terbukti diminati banyak orang bahkan telah menjadi penopang bisnis saat industri properti melemah termasuk karena pandemi Covid-19.
Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Bambang Setiadi mengatakan, berbagai kendala masih kerap dihadapi pengembang untuk program pembiayaan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
“Kami pengembang masih mengalami kendala seperti rumit dan berbelitnya aplikasi perizinan untuk program KPR subsidi maupun seretnya pencairan FLPP dari bank. Program prasarana sarana utilitas (PSU) seperti jaringan listrik PLN dan lainnya juga ada saja kendalanya di lapangan,” ujar
Bambang Setiadi dilansir rumahcom, Selasa (27/7).
Bambang menyebut, pasar untuk segmen rumah bersubsidi ini sangat besar dan selalu tersedia. Karena itu berbagai aturan untuk program pembiayaan subsidi harus bisa mempermudah sehingga aplikasinya di lapangan juga bisa dilakukan dengan cepat karena besarnya kebutuhan hunian untuk segmen ini.
Pemerintah dan perbankan juga tidak perlu khawatir memberikan kemudahan untuk mempercepat pencairan dana FLPP. Bila seluruh prosesnya bisa mudah baik untuk skema FLPP, BP2BT, program PSU, dan lainnya justru semuanya akan diuntungkan karena alur mekanisme segmen ini bisa cepat.
Karena itu pemerintah seharusnya fokus dan bisa mengoptimalkan program satu juta rumah untuk kalangan MBR ini. Berdasarkan hitungan Apersi, saat ini defisit atau backlog perumahan masih sangat besar mencapai belasan juta ditambah masih ada puluhan juta rumah yang tidak layak huni (RTLH).
“Kami juga bisa menjamin ketersediaan lahan untuk segmen rumah bersubsidi ini sangat cukup, tinggal dipermudah saja untuk proses perizinannya. Selama ini masih banyak kendala untuk kami menjalankan program pemerintah di sektor hunian ini, tidak perlu khawatir dengan pengembang karena kami memiliki identitas kantor, memiliki aset yang jelas, jadi kami tidak mungkin pergi ke mana-mana,” pungkasnya. (Rumahcom)
]]>
