SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten meyakini, pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren akan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja menyampaikan enam prinsip utama dalam pengembangan pesantren, yaitu yang pertama ekonomi syariah harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan nasional.
“Kedua ekonomi syariah merupakan arus baru pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pesantren dan potensi ekonomi lokal guna pertumbuhan yang inklusif,” kata Erwin pada kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Pesantren dan Bisnis Pesantren di Indonesia sebagai
rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang akan diadakan pada bulan September mendatang, Senin (28/6).
Ketiga pemberdayaan pesantren harus bersifat end to end dari hulu ke hilir, keempat pembuatan peta jalan (road map) kemandirian pesantren antara lain melalui replikasi model bisnis, virtual market, dan holding business pesantren.
“Kelima melalui peningkatan akses pesantren baik akses pasar, keuangan, maupun dipitalisasinya serta keenam melalui pembangunan pesantren dengan memperkuat infrastuktur dan kelembagaan,” katanya.
Direktur Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ahmad Juwaini menyampaikan dalam rangka mendukung kemandirian pesantren diperlukan integrasi dan digitalisasi pesantren, yang dimulai dengan pengembangan pusat data pesantren serta penguatan jaringan dengan pihak lain seperti kementrian dan perbankan.
“KNEKS jupa turut mendukung beberapa program kemandirian pesantren seperti one pesantren one product (opop) yang telah dilaksanakan di berbagai daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur,” katanya.
Sejalan denpan KNEKS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Mas Purnomo Hadi, M.M menyampaikan turut mendukung kegiatan kemandirian pesantren melalui one pesantren one product (opop) yang didalamnya termasuk fasilitasi sertifikasi halal bekerjasama denpan MUI dan dukungan pembiayaan syariah bekerjasama denpan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB).
“Selain itu, Pemprov Jatim juga memiliki tiga
pilar di dalam mengembangkan pesantren yaitu pertama santripreneur, melalui pengembangan SDM santri untuk berwirausaha, kedua Pesantrenpreneur, melalui penguatan kelembagaan pesantren sebagai kekuatan ekonomi halal dan ketiga Sociopreneur, melalui sinergi alumni pesantren dengan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial,” katanya.
Dalam kegiatan seminar juga dilaksanakan pelantikan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Korwil Banten Periode 2021-2026 oleh Dewa Pengurus Pusat (DPP) Hebitren.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari IndoneSia Sharia Economic FeStival(ISEF) ke 7 Tahun 2019 yang juga didukung oleh Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin. Hebitren merupakan wadah penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren.
Adapun untuk Hebitren Korwil Banten diketuai oleh KH. M. Aly Su’udi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Hebitren mengharapkan Hebitren dapat merangkul seluruh pesantren yang ada di Indonesia dan Ketua Hebitren Korwil Banten terpilih menekankan bahwa pesantren harus bisa mandiri dan berdaulat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebagai dukungan terhadap digitalisasi pengelolaan pesantren telah dilakukan penandatanganan MOU antara Hebitren Korwil Banten dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait penyediaan kanal pembayaran QRIS (QR IndoneSlâ StâFldaro. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten berharap adanya keguyuban dan sinergi antar pesantren serta prestasi di dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Banten. (ismet)
]]>
