37.000 UMKM Terancam Tutup, Pelaku Usaha Harus Melek Teknologi

44
Kepala Kamar Dagang Industri DKI Jakarta Diana Dewi pada acara webinar yang diadakan Kementerian Keuangan RI, Kamis (6/8) (Foto : Youtube/Kemenkeu)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat sebanyak 37.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terancam tutup akibat pandemi Covid-19.

Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, sebanyak 56 persen UMKM melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen bermasalah pada aspek pembiayaan, 15 persen masalah distribusi dan 4 persen lainuya sulit mendapat bahan produksi.

“Akibat kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah di beberapa wilayah Indonesia, ada 37.000 UMKM terdapak serius,” kata dewi dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik 2020 oleh Kementrian Keuangan di Youtube, Kamis (6/8).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, ada 94 persen UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Menurut survei sebanyak 47,13 persen pelaku usaha hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020, dan 72,02 persen akan tutup setelah November 2020, sedangkan 85,42 persen usaha akan dapat bertahan paling lama dalam rentang waktu satu tahun setelah pandemi.

Dewi menjelaskan, akibat pembatasan wilayah tersebut omset para pelaku UMKM mengalami penurunan. Alasannya biaya produksi yang tinggi kelangkaan bahan baku, transportasi dan tenaga kerja.

“Maka, jika pandemi ini tidak segera berakhir ada yang mengatakan UMKM tidak akan bertahan, oleh karena itu harus ada solusi yang tepat untuk UMKM agar bisa bertahan dimasa Covid-19,” ujarnya.

Lanjut Dewi, salah satu solusi bagi UMKM yaitu harus bisa adaptasi menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas usaha sesuai kebijakan pemerintah. Lalu ada kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah mengenai pengawasan protokol kesehatan.

Masih Dewi, Para Pelaku UMKM harus bekerjasama dan gotong royong mengadapi pandemic Covid-19. Selanjutnya pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan dana yang sudah dikeluarkan sebesar 70,1 triliun untuk intensif perpajakan dan stimulus kredit usaha.

“Dana ini harus transparan dan tepat sasaran. Problemnya masih banyak pelaku usaha yang masih sulit mendapatkan subsidi akibat sulitnya administrasi yang harus dipenuhi, dan pemerintah bisa memberikan kebijakan pinjaman lunak kepada UMKM,” ujarnya.

Meningkatnya tren penggunaan media digital dalam kegiatan pemasaran, Kata Dewi. Pihaknya memberikan solusi supaya pemerintah dapat memberikan pelatihan pengenalan digital kepada para pelaku usaha agar bisa beradaptasi dalam penggunaan teknologi dalam proses transaksi maupun produksi.

“Meningkatnya tren pemanfaatan digital, menjadi salah satu langkah percepatan ekonomi yang dapat membantu para UMKM untuk berkembang. seperti pemanfaatan e-commerce dan media sosial atau online pada pemasaran atau penjualan,” pungkasnya.

Webinar ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan Hadiyanto, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Ketua KADIN Jakarta Diana Dewi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, selaku PPID Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari. (Rohman)